Free E-Book be Reading and Downloaded

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia, sebuah tinjauan ringkas Ken Budha Kusumandaru Anggota Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja

Pengantar Pembuatan sebuah tulisan mengenai Sejarah Gerakan merupakan sebuah tugas besar yang luar biasa berat. Dinamika yang terjadi di dalam sebuah masyarakat selalu jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang dapat diuraikan oleh satu atau beberapa orang penulis. Dalam tulisan ini penulis hanya berkeinginan untuk memaparkan pembabakan yang telah ditempuh oleh gerakan buruh Indonesia, situasi ekonomi-politik yang sedang berkembang, metode-metode yang dipakainya dalam tiap babak, dan akibat yang dirasakan oleh kaum buruh Indonesia dalam tiap babak pergerakan. Tentu saja, tidak semua orang akan sepakat dengan pembabakan yang dibuat di sini. Pembabakan ini semata ditujukan untuk membedakan keterorganisiran, unsur-unsur yang berfungsi sebagai tulang punggung gerakan dan manfaat/mudharat yang dirasakan kaum buruh Indonesia ketika babak tertentu berlangsung. Diharapkan tulisan ini dapat membantu untuk membangkitkan ilham tentang bagaimana gerakan buruh harus dibangun untuk menghadapi tantangan dalam sebuah situasi tertentu yang berada di depan mata gerakan buruh. Sumber data untuk tulisan ini dapat dilihat pada bagian “Bahan Bacaan”. Latar Belakang Upaya memahami sejarah gerakan buruh Indonesia tidak akan lengkap tanpa memahami perkembangan industri dan kapitalisme di negeri ini. Dari sejarah industrialisasi inilah kita akan memahami perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu, dan mencari pola yang cenderung berulang dalam sejarah. Karena tanpa mempelajari sejarah, kita cenderung akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam sejarah tersebut. Masuknya Liberalisme di Indonesia dapat ditelusur pada penunjukan Herman Wilhelm Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels adalah seorang pemikir liberal radikal yang berniat membangun imperium Hindia Belanda sebagai benteng Liberalisme di Asia, yang kelak akan menggusur feudalisme dan mendirikan kapitalisme secara mengurat-mengakar. Daendels memulai upayanya dengan meneguhkan kekuasaan Hindia Belanda di hadapan raja-raja Nusantara, membongkar dinding benteng Batavia dan mempropagandakan manfaat tenaga kerja bebas. Namun, perang yang segera pecah dengan Inggris membuat Daendels terpaksa mengubah rencananya. Blokade armada Inggris di selat Malaka dan ancaman invasi Inggris membuat Daendels berbalik pada cara-cara lama untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda. Dari seorang pengajur “kerja bebas”, dia berbalik menjadi pemimpin salah satu era kerja paksa paling brutal dalam sejarah Nusantara: pembangunan jalan raya militer dari Anyer ke Panarukan. Serbuan Inggris dilancarkan setelah masa jabatan Daendels habis. Penguasa Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles merasa jijik dengan adaptasi liberalisme yang setengah hati dari Daendels dan berangkat untuk mereformasi perekonomian Hindia Belanda. Terutama, Raffles memperkenalkan penghapusan perbudakan dan pajak yang dibayar dengan uang. Raffles tidak sempat menyelesaikan reformasinya karena kekalahan Napoleon di Eropa, dan perjanjian damai yang ditandatangi kemudian, memaksanya untuk menyerahkan lagi kekuasaan atas Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda. Kembalinya kekuasaan Hindia Belanda memang tidak lantas menghapuskan pencapaian Raffles. Setidaknya, di kota-kota di mana terdapat garnisun tentara Belanda, perbudakan merupakan hal ilegal. Patroli Belanda juga sangat berhasil dalam pencegatan atas operasi perampasan budak (slave raid) yang dilakukan para pedagang budak, yang terutama berasal dari keturunan Arab. Para budak yang dibebaskan, serta para pedagangnya tentu, kehilangan penghidupannya berkat keberhasilan ini. Merekalah “pekerja-pekerja bebas” pertama di Nusantara. Namun, sistem ekonomi Nusantara, terutama Jawa, tidaklah siap untuk menyerap tenaga kerja bebas ini. Feudalisme masih terlalu kuat. Sebagai gantinya Pemerintahan pendudukan Inggris dan Hindia Belanda mengintrodusir usahawan keturunan Cina sebagai penyangga agar para pekerja bebas ini dapat menjadi kekuatan produktif yang baru. Sebagai reaksi atas perubahan tata cara perekonomian ini, termasuk perubahan dalam komposisi aktor-aktornya, muncullah berbagai perlawanan yang bertujuan mengembalikan supremasi cara-cara feudal dalam mengelola perekonomian. Salah satu perlawanan reaksioner terhadap menguatnya liberalisme ini adalah yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Untuk mengatasi perlawanan Diponegoro ini, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan “strategi benteng” (benteng-stelsel) di mana mereka membangun jaringan benteng untuk mengunci gerakan pasukan-pasukan Diponegoro. Perlawanan Diponegoro memang berhasil dipatahkan, tapi Pemerintah Hindia Belanda kehilangan banyak sekali uang untuk membiayai pembangunan benteng-benteng itu. Oleh karenanya, sekali lagi, pasang naik liberalisme dihambat oleh keperluan untuk selekas mungkin mengerahkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja, dengan biaya sekecil-kecilnya. Pada masa itu, satu-satunya industri yang dimungkinkan di Nusantara, adalah industri tanaman komersial. Oleh karena itu, pilihan yang diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah penerapan cultuure stelsel, yang dalam sejarah Indonesia lebih dikenal sebagai “Tanam Paksa”. Tanam Paksa sesungguhnya bukan satu hal baru bagi petani, terutama di Jawa. Sistem feudal mengharuskan petani menyerahkan sebagian dari hasil panennya untuk dinikmati para pangeran dan raja-raja. Bahkan, pada puncaknya, hanya 190 orang kulit putih yang terlibat dalam pelaksanaan Tanam Paksa (90 penyelia tanaman, 100 supervisor). Pemerintah Hindia Belanda hanya membuat sistem ini berjalan lebih efisien dengan dua cara: diperkenalkannya sistem administrasi modern (dalam ukuran masa itu) dan sistem sub-kontrak. Babak I: Masa Gerakan Tak Teroganisir Diterapkannya sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch (1830-1870) adalah satu masa penting dalam sejarah gerakan buruh. Pada masa inilah para petani di Nusantara, utamanya di Jawa (sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda), mulai dihancurkan prikehidupannya sebagai petani dan diubah paksa menjadi buruh tani. Tentu saja, di bawah akumulasi primitif yang diterapkan dalam sistem tanam paksa, para buruh tani ini tidak memperoleh upah. Kondisi kerjanya lebih mirip corvee labor atau pekerja paksa. Para petani Jawa diperkenankan memiliki tanah, namun harus membayar pajak natura berupa keharusan untuk menyerahkan sebidang tanahnya untuk tanaman komersial yang laku di Eropa. Pilihan lain adalah menyerahkan 66 hari dalam setahun untuk bekerja pada perkebunan milik Gubernemen. Tepatlah jika istilah koeli dipakai pada jaman itu. Dalam masa ini, dimulailah proses di mana prikehidupan tani feudal mulai digantikan oleh sebuah prikehidupan di mana kerja tidak lagi dikaitkan dengan tanah milik, melainkan dengan sebuah lembaga pencetak profit—dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Kerajaan Belanda. Era Liberal yang menyusul tahun-tahun Tanam Paksa menyebabkan tumbuh suburnya perkebunan swasta menggantikan perkebunan milik Kerajaan Belanda. Struktur pedesaan Jawa pun digerus oleh struktur industrial, sekalipun masih berupa industri ekstraktif. Perkebunan-perkebunan swasta pun dibuka di Sumatra, dengan sumber tenaga kerja para koeli kontrak—yang didatangkan dari Jawa atau Semenangjung Melayu. Kontrak-kontrak ini disertai ancaman poenale sanctie yang kejam. Kondisi kerja yang demikian buruk memicu munculnya bentuk perlawanan yang khas sebuah gerakan buruh: pemogokan. Salah satu pemogokan pertama dalam sejarah Indonesia tercatat di tahun 1882 di Yogyakarta, di mana pada puncak gelombang pemogokan ini 21 pabrik gula terpaksa menghentikan produksinya karena pemogokan. Isu yang diangkat adalah 1) Upah; 2) kerja gugur-gunung (kerja rodi wajib) yang terlalu berat; 3) kerja jaga 1 hari tiap 7 hari; 4) kerja moorgan yang tetap dijalankan padahal tidak lazim lagi; 5) upah tanam sering tidak dibayar; 6) banyak pekerjaan tidak dibayar padahal bukan kerja wajib; 7) harga yang dibayar pengawas terlalu murah dibandingkan harga pasar; 8) pengawas Belanda sering memukul petani. Apakah Anda merasa akrab dengan tuntutan-tuntutan ini? Tiadanya pengorganisasian modern untuk mendukung pemogokan-pemogokan ini menyebabkan terjadinya kekalahan demi kekalahan di pihak kaum buruh. Para sejarawan juga enggan melakukan pencatatan terhadap pergerakan ini terutama karena tiadanya keteraturan dalam pemogokan-pemogokan tersebut. Babak II: Terbentuknya Serikat-serikat Buruh Serikat-serikat buruh di Hindia Belanda mulai dibangun oleh buruh-buruh kulit putih. Perkembangan gerakan buruh di negeri Belanda sendiri membuat banyak buruh warga negara Belanda membentuk serikat buruh di negeri-negeri jajahan. Banyaknya buruh kulit putih di negeri jajahan ini juga bersangkutan dengan semakin berkembangnya industri, terutama industri perkebunan, yang kemudian menuntut dikembangkannya sarana transportasi yang menghubungkan lahan kebun, pabrik dan pasar-pasar, didirikannya sekolah-sekolah untuk mencetak tenaga perkebunan yang handal dari kalangan pribumi, maupun perluasan jajaran birokrasi yang diperlukan untuk mengatur perekonomian modern yang lebih kompleks tersebut. Berturut-turut lahirlah Nederlandsch-Indisch Onderwijzer Genootschap (1897), Statspoor Bond (serikat kereta api negeri, 1905), Suikerbond (serikat buruh gula, 1906), Cultuurbond Vereeniging v. Asistenten in Deli (serikat pengawas perkebunan Deli, 1907), Vereeniging von Spoor en Tramweg Personeel in Ned-Indie (serikat buruh kereta api dan trem, 1908), dll. Sekalipun pada awalnya serikat-serikat buruh ini dibangun oleh buruh-buruh kulit putih, namun semangat internasionalis dari gerakan buruh, yang saat itu sedang kuat di Eropa, meluber juga ke Hindia Belanda. Banyak serikat buruh yang tadinya eksklusif untuk kulit putih ini perlahan-lahan membuka pintu untuk bergabungnya buruh-buruh pribumi. Selain itu, persinggungan antara buruh-buruh pribumi dengan buruh-buruh kulit putih telah menularkan pula keinginan untuk membangun serikat buruh sendiri di kalangan pribumi. Di antara serikat-serikat buruh yang dibangun oleh pribumi, layak disebut Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (1911), Persatoean Goeroe Bantoe (1912) dan Personeel Fabriek Bond (1917). PFB adalah sebuah serikat buruh yang dibentuk oleh Soerjopranoto, yang kelak akan dikenal sebagai salah seorang “radja mogok” Hindia Belanda. Dari beberapa serikat buruh yang dibentuk oleh buruh-buruh kulit putih, salah satu yang terpenting adalah VSTP. VSTP, yang didirikan 14 November 1908 di Semarang, dengan cepat menyerap buruh-buruh pribumi ke dalam jajarannya. Pada tahun 1914, buruh-buruh pribumi ini telah mendapat tempat dalam jajaran pimpinan tertinggi VSTP—di mana 3 dari 7 anggota pimpinan pusatnya adalah pribumi. Tahun 1915, VSTP telah menerbitkan sebuah koran dalam bahasa Melayu, bertajuk Si Tetap. Salah satu dari tiga orang pribumi yang terpilih dalam pimpinan pusat VSTP ini adalah seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Semaoen. Semaoen adalah seorang organiser yang sangat giat dan, semenjak bergabung dengan VSTP di tahun 1914, sampai tahun 1920 dia telah mendirikan 93 cabang VSTP di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1923, anggota VSTP tercatat berjumlah 13.000 orang atau ¼ dari total buruh industri kereta api di Hindia Belanda. Semaoen dan Soerjopranoto kemudian menyatukan kekuatan dan berdirilah PPKB (Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh) di tahun 1919. Semaoen menjadi ketua sedang Soerjopranoto menjadi wakilnya. Sejak berdirinya PPKB ini dimulailah era pemogokan di mana kedua pimpinan PPKB ini lantas dikenal sebagai “si radja-radja mogok”. Pemogokan menjadi senjata utama PPKB menimbang metode perjuangan yang dipilihnya: “PPKB akan memasakkan itu dengan 3 djalan yang ada, jaitu: ‘Berichtiar mendapat kuasa dalam pemerintahan negeri supaja negeri terperintah—oleh—rakyat—sendiri mengurus djalannya redjeki.’ (sosial demokratisch politiek), ‘mengeratkan kaum buruh dalam pekerdjaannya guna merobah nasibnja’ (vakstrijd), ‘mengadakan perdagangan oleh—dan—buat—rakjat (koperasi).” Berhadapan dengan gelombang pemogokan yang terutama ditulangpunggungi oleh PFB dan VSTP, pemerintah Hindia Belanda awalnya berupaya mendorong terjadinya hubungan industrial yang harmonis lewat “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura”. Namun, karena keterlibatan banyak aktivis buruh dalam ISDV (Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia) dan kedekatan dengan isu-isu hak menentukan nasib sendiri, pemerintah Kolonial lantas mengambil tindakan yang lebih keras. Ditetapkanlah UU Larangan Mogok (161 bis), UU Penghasutan dan Penghinaan pada Pemerintah (151 bis dan 151 TER)—UU Penghasutan dan Penghinaan ini di kemudian hari diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam KUHP dan dikenal sebagai “pasal-pasal karet.” Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa gerakan buruh di seputar tahun 1920-an adalah gerakan teroganisir pertama di Indonesia yang menempatkan penggulingan kekuasaan kolonial sebagai salah satu tujuan perjuangannya. Apalagi,di tahun 1920, Semaoen telah memimpin peralihan ISDV menjadi Partai Komunis Hindia, lalu tujuh bulan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia—ini menjadikan PKI sebagai organisasi nasional pertama yang terang-terangan menggunakan kata “Indonesia”. Persoalan penggulingan kekuasaan kolonial inilah yang kemudian membuat pemerintah Kolonial bertindak keras. Para pimpinan buruh ditangkapi dan dibuang ke berbagai tempat. Semaoen sendiri dibuang ke Negeri Belanda. Pasca penangkapan terhadap para pimpinan buruh ini, generasi berikutnya ternyata bersikap lebih keras terhadap pemerintahan kolonial. Mereka ini, terutama yang tergabung dalam PKI, menganjurkan dilakukannya pemberontakan terbuka oleh buruh untuk menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Rencana untuk memberontak ini direalisasikan di tahun 1926. Tidak banyak yang diketahui mengenai rencana pemberontakan ini. Berbagai keterangan menggambarkan pemberontakan ini secara simpang-siur. Jika memoar Hatta dapat dipercaya, rencana ini sesungguhnya adalah sebuah rencana setengah matang, yang tidak dikoordinasikan dengan baik, tidak melibatkan front perjuangan yang luas dan dilancarkan secara prematur. Apapun yang sesungguhnya terjadi, pemberontakan 1926 ini adalah pemberontakan buruh yang sejati, yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh kaum buruh. Pemberontakan ini adalah juga pemberontakan pertama yang dilancarkan secara terbuka untuk tujuan menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan yang gagal ini merugikan gerakan buruh. Tercatat 4500 orang pimpinan gerakan buruh dijebloskan ke penjara dan 1300 lainnya dibuang ke Boeven Digul (di Papua Barat sekarang). Praktis, gerakan buruh kehilangan sebagian besar pimpinannya, yang sudah terlatih membangun gerakan buruh selama belasan tahun. Babak III: Konservatisme Gerakan Buruh Kekalahan Pemberontakan 1926 melucuti gerakan buruh dari pimpinan-pimpinannya yang radikal dan berwatak revolusioner. Yang tersisa adalah para pimpinan yang konservatif, yang berwatak pasifis dan condong kepada ideologi keserasian antara buruh dan kapitalis. Salah satu bentuknya muncul dalam gagasan Dr. Soetomo, yang mengajukan bahwa buruh harus memisahkan dirinya dari partai politik, harus juga memusatkan perhatian pada upaya-upaya memperbaiki nasib dan tidak bersentuhan dengan aksi-aksi politis. Soetomo mendukung berdirinya Persatoean Serikat Sekerdja Indonesia di Surabaya, tahun 1930. Dia juga mendukung adanya asas tunggal untuk serikat-serikat sekerja semacam itu. Ide ini menyebar luas di kalangan gerakan buruh. Di tahun 1941, menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, berdirilah Gabungan Serikat-serikat Sekerdja Partikelir Indonesia (GASPI) yang berideologi semangat damai dalam perusahaan dan “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti.” Pada tahun itu juga Jepang masuk ke Indonesia, dan semua gerakan politik di Indonesia (termasuk gerakan buruh) dibungkam total oleh pemerintahan Fasis Jepang dan terpaksa bergerak di bawah tanah. Babak IV: Buruh Berpolitik Selepas penjajahan Jepang, gerakan buruh menggeliat bangkit dari kehidupan bawah tanahnya. Tidak sampai sebulan setelah Proklamasi Agustus 1945, didirikanlah Barisan Buruh Indonesia (BBI). Pada gilirannya, BBI melahirkan pula Partai Buruh, Lasjkar Buruh Indonesia sebagai sayap bersenjata, dan Barisan Buruh Wanita (BBW) sebagai sayap perempuan dari gerakan buruh. Di tahun 1946, BBI berubah nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Tahun itu juga, GASBI bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV) membentuk SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Keterlibatan SOBSI dalam Proklamasi Madiun (1948), dan represi yang menyusulnya, menyebabkan gerakan buruh agak terseok-seok selama beberapa lama. Namun, di tahun 1950, ketika Soekarno memutuskan untuk mengundang unsur-unsur progresif dalam pembentukan kabinetnya, SOBSI telah kembali berdiri dan semakin menguat dalam dasawarsa tersebut. Pada dasawarsa tersebut, SOBSI adalah serikat buruh terbesar dan terkuat di Indonesia, dengan 2,5 juta anggota dan 34 serikat buruh anggota. Selain SOBSI, ada dua lagi serikat buruh beraliran progresif yang patut disebut. Yang pertama adalah GASBRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia) yang dekat dengan Partai Murba. Partai Murba sendiri adalah hasil pengembangan dari sekelompok orang yang di tahun 1946 memisahkan diri dari SOBSI. Dalam kongresnya tahun 1951, GASBRI berubah nama menjadi SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia). Yang kedua adalah SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) yang didirikan tahun 1947. SARBUPRI memiliki kedekatan dengan SOBSI dan ormas-ormas lain yang juga dekat dengan PKI. Ketiga serikat buruh ini kerap mengadakan pemogokan besar yang berujung pada kemenangan bagi buruh. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1921-1955 terjadi 11.763 pemogokan yang melibatkan 918.739 buruh. Aksi-aksi nasionalisasi yang dilancarkan oleh serikat-serikat ini menghasilkan kemenangan besar di mana-mana, sekalipun kemudian kemenangan ini tidak banyak mereka nikmati—malah banyak perusahaan Belanda yang berhasil dinasionalisasi kemudian malah diambil-alih oleh Angkatan Darat. Tuntutan untuk dilibatkan dalam proses produksi juga berhasil dimenangkan. Presiden Soekarno mendukung program ini dan memerintahkan membentuk Dewan Perusahaan di tahun 1960, di mana buruh berkedudukan dalam Dewan Pertimbangan. Kehadiran tiga serikat buruh besar yang beraliran progresif ini menyebabkan partai-partai politik lainnya juga berusaha untuk membangun serikat buruhnya sendiri. PNI membangun Kesatuan Buruh Marhaen (KBM, berdiri 1952), NU membentuk Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi, berdiri 1956), PSII membentuk GOBSI di tahun 1959, orang-orang Katolik membangun Ikatan Buruh Pantjasila dan Masjumi mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). SBII inilah yang kelak memainkan peranan penting dalam mengubah wajah gerakan serikat buruh, terutama memasuki era Orde Baru. SBII menganut ideologi harmoni. Bagi mereka, jangan sampai ada permusuhan antara buruh dengan majikan. Jadi, apabila ada perselisihan perburuhan, SBII akan mengusahakan bantuan materiil pada buruh yang menjadi korban, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya. Ini supaya lambat-laun akan terjadi perdamaian dan harmoni di setiap pusat-pusat buruh. Pada tahun 1959, SBII terkena dampak dari pembubaran Masjumi atas perintah Soekarno—dengan alasan keterlibatan Masjumi dalam pemberontakan PRRI-Permesta. SBII kemudian bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo). Jusuf Wibisono, salah satu pendiri Gasbiindo, menelurkan konsep Bahaya Merah di Indonesia. Untuk membendung “Bahaya Merah” ini, Wibisono kemudian bekerja sama dengan Angkatan Darat membangun Badan Kerdjasama Buruh-Militer (BKS BuMil) dan menjadi salah satu pendukung utamanya. Angkatan Darat juga mensponsori pembentukan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) di tahun 1961. Para perwira Angkatan Darat yang terlibat dalam PRRI-Permesta, seperti Zulkifli Lubis dan Sumual, ditempatkan sebagai pimpinan SOKSI. Ketua SOKSI, Jenderal Suhardiman, juga merangkap sebagai Presiden Direktur dari PT. PP Berdikari. Berhadapan dengan kebangkitan dan penguatan serikat-serikat buruh yang berorientasi pada ideologi “harmoni”, yang dekat dengan tentara dan yang jelas-jelas dipimpin oleh militer-pengusaha ini, serikat-serikat buruh beraliran progresif malah mengalami berbagai kemunduran. Tentu saja jumlah anggota mereka meningkat. SOBSI saja tercatat memiliki 3,3 juta anggota di tahun 1960-an, belum kedua serikat buruh progresif lainnya. Namun, di antara mereka sendiri sulit untuk bekerja sama. Perasaan saling curiga, yang sebagian di antaranya didorong oleh pertikaian di kalangan gerakan progresif internasional, menghambat kerjasama efektif antara SOBSI dan SARBUPRI dengan SOBRI. Di samping itu, ruang politik yang terbuka lebar, di antaranya adalah partisipasi dalam penyusunan UU Perburuhan no 22/57 dan 12/64, menyebabkan ketiga serikat buruh progresif ini menurunkan aktivitasnya di basis. Antara tahun 1955-59 hanya terjadi 631 kali pemogokan yang diikuti 441.900 orang buruh. Terjadi penurunan perlawanan nyaris sampai setengah dari apa yang kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ketika badai datang di pertengahan dasawarsa 1960-an, gerakan buruh progresif tidak siap untuk menghadangnya. Babak V: Pembungkaman Gerakan Buruh Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965 membalikkan keadaan secara drastis. Tuduhan yang dilontarkan Angkatan Darat bahwa PKI mendalangi peristiwa penculikan jenderal-jenderal, dan pembantaian aktivis gerakan rakyat yang terjadi sesudahnya, praktis menghancurkan struktur dan sendi-sendi kekuatan gerakan buruh progresif. Orde Baru bergerak cepat merekonstruksi perekonomian Indonesia sementara para aktivis buruh progresif tengah meregang nyawa di tangan para pembunuh yang sampai sekarang tidak pernah diadili. Orde Baru membuka pintu lebar-lebar kepada perusahaan-perusahaan asing. Soeharto juga membuka pintu bagi mengalirnya pinjaman luar negeri untuk berbagai proyek yang kemudian dikelola oleh mitra-mitra dan kerabat dekatnya. Dengan bantuan Frederich Ebert Stiftung, sebuah yayasan milik Partai Sosial Demokrat Jerman yang pro pasar bebas, pemerintahan militer ini juga merekonstruksi gerakan buruh. Melalui sebuah seminar yang disponsori FES di tahun 1971, disusunlah konsep baru serikat buruh Indonesia yang akan didukung oleh Orde Baru: 1. Gerakan Buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun; 2. Keuangan organisasi tidak boleh tergantung dari pihak luar; 3. Kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada soal-soal sosial ekonomis; 4. Penataan ulang serikat-serikat buruh yang mengarah pada penyatuan; 5. Perombakan pada struktur keserikatburuhan, mengarah pada serikat sekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan. Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik. Kenyataannya, rekonstruksi serikat buruh dilaksanakan dalam bentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang diketuai Agus Sudono, mantan ketua Gasbiindo, dan sekjennya adalah Suwarto, seorang mantan perwira Opsus (Operasi Khusus, pendahulu Kopkamtib). Di bawah komando dua orang petinggi Golkar ini, serikat buruh memang dilepaskan dari kekuatan politik manapun—dan jatuh ke dalam cengkeraman Golkar. Jajaran pengurus FBSI selalu diambil dari kader-kader Golkar. Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu, mirip dengan “organisasi-organisasi profesi” lainnya seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) maupun HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana. Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI, keadaan menjadi bertambah parah karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis ’66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek sebagai sogokan bagi buruh yang sekarang tidak lagi memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Babak VI: Kebangkitan Kembali Gerakan Buruh Progresif Biar bagaimanapun rejim Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematik akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993 ketika memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo. Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha ini menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (baca: berdiri di luar serikat buruh yang bersangkutan dengan SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa. Salah satu bukti kebugaran gerakan buruh progresif kontemporer ini adalah kemampuannya untuk selama tiga tahun berturut-turut menyelenggarakan Mayday, yang terpimpin oleh ABM, dan diikuti puluhan (mungkin malah ratusan) ribu buruh di seluruh Indonesia. Penutup Dalam sejarah Indonesia, liberalisme tidak pernah berhasil menancapkan kukunya dengan kokoh dan mematangkan negeri ini sebagai benteng industrialisasi. Berkali-kali tata-kelola industri di Hindia Belanda, dan kemudian Indonesia, harus menyerah dan berkompromi dengan model penghisapan primitif yang bercirikan kerja paksa. Oleh karena itu pula sikap industri, dan juga pemerintah yang berdiri di belakang industri itu, hampir selalu bersikap reaksioner terhadap gerakan buruh yang muncul sebagai perlawanan terhadap metode industrial yang kejam itu. Industri, sepanjang sejarah Indonesia, hampir selalu dibangun dari atas, dan mengabdi pada kepentingan penguasa. Sebab itu pulalah sepanjang sejarahnya, gerakan buruh telah mengalami pasang-surut yang tiada hentinya, yang mencerminkan relasi gerakan buruh terhadap kekuasaan, bukan terhadap industri semata-mata. Setiap kali gerakan buruh mengalami pasang, itu pasti karena pengorganisiran yang militan di basis-basis, dan disertai dengan semangat berpolitik. Dan setiap kali gerakan buruh mengalami pukulan balik, itu niscaya disebabkan oleh ketergesa-gesaan, oleh mengendurnya militansi di basis-basis atau oleh keterlenaan akibat politik parlementarisme. Gerakan buruh berlandaskan pada kolektivisme, pada pengorganisiran, pada propaganda yang sabar dan pendidikan yang tidak kenal menyerah, dan penggabungan antara perlawanan sosial-ekonomi dengan perlawanan politik untuk berkuasa. Jika gerakan buruh mengingat ini, dan konsisten melaksanakannya, dia akan kuat dan bugar. Tapi, jika dilupakan, maka gerakan buruh akan letih-lesu, dan akan tercengkeram oleh politiknya kaum pemodal. Bahan Bacaan Cahyono, Edi. Gerakan Serikat Buruh dari Masa Ke Masa: Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru. Jakarta: Hasta Mitra. tanpa tahun. Brown, Colin. A short history of Indonesia : the unlikely nation?. Crows Nest: Allen & Unwin. 2003 Taylor, Jean Gelman. Indonesia : Peoples And Histories. New Haven: Yale University Press. 2003.

Judul Buku : Muhammad SAW dan Karl Marx tentang Masyarakat tanpa Kelas
Penulis: Munir Che Anam
Penerbit: Pustaka Pelajar, Jogjakarta
Cetakan: Maret 2008
Tebal: xx + 289 Halaman

Ludwig Wittgenstein melihat hubungan realitas dan bahasa ini menjadi dua macam, yaitu proposisi dan proposisi elementer. Proposisi elementer ini adalah nama-nama yang menunjuk pada objek tertentu dalam realitas. Ia tidak memiliki makna apa pun. Tidak menunjukkan apa pun, sehingga ia tidak bisa berbicara benar atau salah. Yang memiliki makna hanyalah proposisi karena ia merupakan gambaran dari realitas, model dari kenyataan yang dibayangkan.

Bahasa sebagai salah satu alat dan medium transformatif bisa dimasukkan dalam bagian dari contoh bagaimana proposisi elementer tidak punya kuasa memberikan makna terhadap realitas. Sebab, bahasa hanya menjadi medium untuk menunjukkan adanya sebuah objek dalam realitas. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan konsep ide Plato dalam pemikiran filsafatnya. Dalam konteks ini, Plato mengatakan, yang hakikat tidak terletak pada realitas. Tetapi, ada dalam dunia ide.

Pada persoalan hakikat inilah sebenarnya nilai-nilai universalitas itu bertengger, apa pun bentuk bahasa yang digunakan untuk mewakilinya. Maka, menjadi sesuatu yang patut diapresiasi secara positif ketika Munir Che Anam melakukan penelitian yang kemudian tersaji dalam bentuk buku berjudul Muhammad SAW dan Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas ini. Munir melihat ada kesamaan antara konsep yang diidealkan Marx dengan ajaran yang dibawa Muhammad SAW, yaitu pada sisi perjuangan untuk menghilangkan ketidakadilan di masyarakat. Yang mesti dilihat adalah hakikat apa yang diperjuangkan, bukan bahasa, atau media lain untuk menamakan konsep dan ajaran tersebut, yang dipakai dalam sebuah perjuangan.

Kesamaan keduanya terletak pada konsep dan ajaran yang dibawa, yaitu perjuangan untuk menegakkan keadilan menuju tatanan masyarakat egaliter dan tanpa diskriminasi.
Karl Marx (1818-1883 M) melihat ketimpangan dan ketidakadilan sosial, terutama pada ranah ekonomi, di wilayah Eropa secara umum dan Prancis secara khusus, merasa terenyuh. Sampai akhirnya ketidakadilan itu mencapai titik klimaksnya pada revolusi besar yang berlangsung pada 1779 di Prancis.

Berangkat dari realitas kehidupan sosial yang demikian, ia kemudian membagi masyarakat menjadi dua kelompok, kelas borjuis sebagai pemilik modal dan cenderung menindas kelas proletar sebagai kelas kedua yang senantiasa tereksploitasi. Kondisi ketidakberdayaan kaum proletar tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi kelas borjuis untuk mempertahankan statusnya dalam strata sosial. Oleh karena itu, kelas borjuis akan terus berupaya mengendalikan status quo itu, dengan segala cara. Ketergantungan kelas proletar merupakan kondisi yang memang diharapkan oleh kelas borjuis.

Sosialisme yang dilontarkan Karl Marx merupakan pengejawantahan dari perlawanannya terhadap kondisi realitas masyarakat. Ia menginginkan kesengsaraan kaum proletar meningkat dan menumbuhkan ketidakpuasan serta rasa kebencian. Kesadaran kaum proletar terhadap ketidakadilan seluruh sistem kapitalistik ini, akan mendorong mereka untuk mulai mengorganisasi dan membangun kelas (hlm.196). Di sinilah titik tolak kemenangan proletariat. Ini adalah kondisi yang didambakan Karl Marx, di mana masyarakat terbangun di atas tatanan tanpa kelas (classes society). Sebuah idealisme yang sampai detik ini tak pernah terwujud dalam dunia realitas.

Tetapi kalau mau menoleh jauh ke belakang sebelum Karl Mark, tatanan masyarakat tanpa kelas sebenarnya sudah pernah diperjuangkan oleh Muhammad SAW (570-632 M) ketika berhadapan dengan masyarakat Arab. Dalam memperjuangkan masyarakat tanpa kelas, Muhammad dengan gagah melawan sistem kapitalisme di Makkah dan Madinah, memperjuangkan upah buruh, membela orang-orang yang dieksploitasi, hamba sahaya, kaum lemah, kaum miskin, para budak, dan bentuk-bentuk diskriminatif lainnya (hlm. 209).
Perjuangan menuju masyarakat tanpa kelas yang diistilahkan sebagai masyarakat egaliter dalam pandangan Hasan Hanafi atau masyarakat tauhidi dalam istilah yang dipakai Asghar Ali Engineer adalah kehidupan masyarakat yang menempatkan semua anggotanya pada posisi setara. Tidak ada superior dan inferior, penindas, dan tertindas.

Perjuangan Muhammad SAW melawan ketidakadilan menuju terciptanya masyarakat tanpa kelas berangkat dari setting sosial masyarakat Arab pra-Islam yang diskriminatif. Ajaran Islam yang dibawanya mengajarkan kesederajatan di antara sesama, karena yang membedakan hanya nilai ketakwaan dari setiap individu.

Pada sisi perjuangan kelas itulah sebenarnya persamaan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW dengan pemikiran Karl Marx. Sekalipun ”persamaan” itu masih harus diletakkan dalam tanda kurung. Dalam arti, sebagaimana diungkap oleh Abdurrahman Wahid dalam kata pengantar untuk buku ini, bagaimanapun ajaran Muhammad SAW tidak bisa disamakan dengan konsep Karl Marx. Karena ajaran Muhammad tidak hanya bersumber pada akal semata yang berupa sunnah (ijtihadi). Tetapi ia juga berlandaskan pada wahyu Allah dalam Alquran. Dua sumber epistemologis itulah yang disebut, meminjam istilah al-Jabiri, kolaborasi antara epistemologi bayani dan burhani.

Hal itu berbeda dengan konsep yang dilontarkan Karl Marx beberapa abad kemudian yang hanya berangkat dari epistemologi burhani. Asumsi ini didasarkan pada filsafat Karl Marx yang bermula dari konsep dialektika dalam dunia nyata (empiris). Dengan begitu, semua elemen meta-empiris dianggap tidak memiliki peranan sama sekali. Hal inilah mengapa kemudian filsafat Karl Marx disebut dengan Materialisme Dialektik (dialectical materialism). Tuhan sama sekali tidak memiliki tempat dalam ruang pemikiran Karl Marx.

Itulah perbedaan pijakan yang dipakai Muhammad SAW dengan Karl Marx, sekalipun tidak bisa dinegasikan bahwa masih juga terdapat sisi kesamaan. Yaitu, sekali lagi, sama-sama memperjuangkan terbentuknya tatanan masyarakat tanpa kelas. Sebuah konsep universal yang tidak memiliki perbedaan apa pun di antara keduanya. Yang berbeda adalah nama yang dipakai terhadap objek realitas itu.

Apa yang dilontarkan Munir dalam buku ini cukup baik untuk memberikan penyadaran dan tambahan khazanah pengetahuan kita semua. Apalagi, di situasi zaman saat ini yang sudah terkontaminasi oleh kapitalisme global. Hanya saja kekurangan buku ini, sekalipun pada sisi fisik dan editing, tapi cukup mengganggu, adalah pada penulisan ayat yang banyak terbalik.

Semoga bisa diperbaiki untuk edisi selanjutnya. (*)
*) Moh. Asy’ari Muthhar, peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK)
Universitas Paramadina Jakarta
Sumber: Jawapos, 8 Juni 2008

Peristiwa Kerusuhan Haymarket terjadi pada tanggal 4 Mei 1886 di Chicago, Illinois merupakan asal usul lahirnya perayaan Hari Buruh internasional atau biasa disebutMay Day. Penyebab terjadinya insiden ini masih menyimpan kontroversi.

Aksi pemogokan menuntut 8 jam kerja dalam sehari

Pada April 1886, ratusan ribu kelas pekerja di AS yang berkeinginan kuat menghentikan dominasi kelas borjuis, bergabung dengan organisasi pekerja Knights of Labour. Perjuangan kelas masif menemukan momentum di Chicago, salah satu pusat pengorganisiran serikat-serikat pekerja AS yang cukup besar. Gerakan serikat pekerja di kota ini sangat dipengaruhi ide-ide International Workingsmen Association. Gerakan tersebut telah melakukan agitasi dan propaganda tanpa henti sebelum Mei untuk merealisasikan tuntutan "Delapan Jam Sehari".

Menjelang 1 Mei, sekitar 50.000 pekerja telah melakukan pemogokan. Sekitar 30.000 pekerja bergabung dengan mereka di kemudian hari. Para pekerja turun ke jalan bersama anak-anak serta istri untuk meneriakkan tuntutan universal 'Delapan Jam Sehari.' Pemogokan ini membawa aktivitas industri di Chicago lumpuh dan membuat kelas borjuis panik.

Pada tanggal 1 Mei 1886 (Kemudian dikenal sebagai May Day), saat itu sebanyak 350.000 orang buruh yang diorganisir oleh Federasi Buruh Amerika melakukan pemogokan di banyak tempat di Amerika Serikat.

Dua hari kemudian, 3 Mei, pemerintah mengutus sejumlah polisi untuk meredam pemogokan pekerja di pabrik McCormick. Polisi dengan membabi-buta menembaki pemogok yang berhamburan, pada saat kejadian ini terdapat empat orang tewas dan jauh lebih banyak lagi luka-luka. Ini menimbulkan amarah di kalangan kaum buruh, sebagian menganjurkan supaya mereka membalas dengan mengangkat senjata.

Sejumlah kaum anarkis yang dipimpin Albert Parsons dan August Spies, juga merupakan anggota aktif Knights of Labour, menyerukan kepada kelas pekerja agar mempersenjatai diri dan berpartisipasi di dalam demonstrasi keesokan hari.

Lapangan Haymarket

Pertemuan di hari berikut, 4 Mei 1886, berlokasi di bunderan lapangan Haymarket, para buruh kembali menggelar aksi mogoknya dengan skala yang lebih besar lagi, aksi ini jaga ditujukan sebagai bentuk protes tindakan represif polisi terhadap buruh. Semula aksi ini berjalan dengan damai.

Karena cuaca buruk banyak partisipan aksi membubarkan diri dan kerumunan tersisa sekitar ratusan orang. Pada saat itulah, 180 polisi datang dan menyuruh pertemuan dibubarkan. Ketika pembicara terakhir hendak turun mimbar, menuruti peringatan polisi tersebut, sebuah bom meledak di barisan polisi. Satu orang terbunuh dan melukai 70 orang diantaranya. Polisi menyikapi ledakan bom tersebut dengan menembaki kerumunan pekerja yang berkumpul, sehingga 200 orang terluka, dan banyak yang tewas.

Penangkapan

Meskipun tidak jelas siapa yang melakukan pelemparan bom, media massa dan politisi borjuis mulai melemparkan tuduhan-tuduhan bahwa ledakan tersebut merupakan ulah kaum sosialis dan anarkis. Mereka menyerukan 'sebuah balas dendam yang pantas kepada kaum radikal.' Setiap tempat pertemuan, sekretariat serikat pekerja, tempat cetak, serta rumah pribadi para aktifis diserang polisi. Setiap tokoh sosialis dan anarkis ditangkap. Bahkan individu-individu yang sama sekali tidak memahami apa itu sosialisme dan anarkisme, ditahan dan disiksa. Julius Grinnell, Jaksa Penuntut Umum kota tersebut, menyuruh kepolisian 'melakukan penyergapan terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran hukumnya'. Delapan dari tokoh anarkis yang aktif di Chicago, dituntut dengan tuduhan pembunuhan terencana. Mereka adalah August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Fielden, Michael Schwab, Louis Lingg dan Oscar Neebe.

Pengadilan spektakuler kedelapan anarkis tersebut adalah salah satu sejarah buram lembaga peradilan AS yang sangat dipengaruhi kelas borjuis Chicago. Pada 21 Juni 1886, tanpa ada bukti-bukti kuat yang dapat mengasosiasikan kedelapan anarkis dengan insiden tersebut (dari kedelapan orang, hanya satu yang hadir. Dan Ia berada di mimbar pembicara ketika insiden terjadi), pengadilan menjatuhi hukuman mati kepada para tertuduh. Pada 11 November 1887, Albert Parsons, August Spies, Adolf Fischer, dan George Engel dihukum gantung. Louise Lingg menggantung dirinya di penjara.

Sekitar 250.000 orang berkerumun mengiringi prosesi pemakaman Albert Parsons sambil mengekspresikan kekecewaan terhadap praktik korup pengadilan AS. Kampanye-kampanye untuk membebaskan mereka yang masih berada di dalam tahanan, terus berlangsung. Pada Juni 1893, Gubernur Altgeld, yang membebaskan sisa tahanan peristiwa Haymarket, mengeluarkan pernyataan bahwa, "mereka yang telah dibebaskan, bukanlah karena mereka telah diampuni, melainkan karena mereka sama sekali tidak bersalah." Ia meneruskan klaim bahwa mereka yang telah dihukum gantung dan yang sekarang dibebaskan adalah korban dari 'hakim-hakim serta para juri yang disuap.' Tindakan ini mengakhiri karier politiknya.

Bagi kaum revolusioner dan aktifis gerakan pekerja saat itu, tragedi Haymarket bukanlah sekadar sebuah drama perjuangan tuntunan 'Delapan Jam Sehari', tetapi sebuah harapan untuk memerjuangkan dunia baru yang lebih baik. Pada Kongres Internasional Kedua di Paris, 1889, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur pekerja. Penetapan untuk memperingati para martir Haymarket di mana bendera merah menjadi simbol setiap tumpah darah kelas pekerja yang berjuang demi hak-haknya.

Meskipun begitu, komitmen Internasional Kedua kepada tradisi May Day diwarisi dengan semangat berbeda. Kaum Sosial Demokrat Jerman, elemen yang cukup berpengaruh diOrganisasi Internasional Kedua, mengirim jutaan pekerja untuk mati di medan perang demi 'Negara dan Bangsa.' Setelah dua Perang Dunia berlalu, May Day hanya menjadi tradisi usang, di mana serikat buruh dan partai Kiri memanfaatkan momentum tersebut demi kepentingan ideologis. Terutama di era Stalinis, di mana banyak dari organisasi anarkis dan gerakan pekerja radikal dibabat habis di bawah pemerintahan partai komunis. Hingga hari ini, tradisi May Day telah direduksi menjadi sekadar 'Hari Buruh', dan bukan lagi sebuah hari peringatan kelas pekerja atau proletar untuk menghapuskan kelas dan kapitalisme.

Para terdakwa

Delapan orang pemimpin buruh yang didakwa dan dijatuhi hukuman mati adalah :

§ August Spies, imigran berkebangsaan Jerman, tewas digantung

§ Albert Parsons, warga A.S., tewas digantung

§ Adolph Fischer, imigran berkebangsaan Jerman, tewas digantung

§ George Engel, imigran berkebangsaan Jerman, tewas digantung

§ Louis Lingg, imigran berkebangsaan Jerman, bunuh diri dengan menggunakan dinamit saat berada didalam penjara

§ Michael Schwab imigran berkebangsaan Jerman, diberi keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman kurungan penjara seumur hidup, kemudian diampuni pada tahun 1893

§ Samuel Fielden imigran berkebangsaan Inggris, diberi keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman kurungan penjara seumur hidup, kemudian diampuni pada tahun 1893

§ Oscar Neebe warga A.S. keturunan Jerman, dihukum 15 tahun penjara kemudian diampuni pada tahun 1893.

Ditulis oleh International Marxist Tendency

Minggu, 21 Maret 2010 22:20

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah: apakah kita membutuhkan sebuah Internasionale? Marxisme berwatak internasionalis. Jika tidak, Marxisme bukan apa-apa sama-sekali. Sudah sejak awal gerakan kita, yakni dalam lembaran-lembaran Manifesto Komunis, Marx dan Engels menulis: “Kaum pekerja tidak mempunyai negeri.”
Internasionalisme Marx dan Engels bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Internasionalisme mereka juga bukan hasil dari pertimbangan-pertimbangan sentimental. Internasionalisme mereka mengalir dari fakta bahwa kapitalisme berkembang sebagai sebuah sistem dunia – dari perekonomian-perekonomian dan pasar-pasar nasional yang berbeda muncullah suatu keseluruhan yang tunggal, tak terbagi, dan saling-bergantung: pasar dunia.

Pada masa sekarang ini prediksi para pendiri Marxisme tersebut telah didemonstrasikan secara brilian dan tepat. Dominasi yang mencekik dari pasar dunia adalah fakta yang paling menentukan dalam zaman kita. Tidak ada satu negeri pun, betapapun besar dan berkuasanya – bahkan AS, Tiongkok, dan Rusia sekalipun – dapat berdiri-teguh lepas dari tarikan kuat pasar dunia. Faktanya, inilah bagian dari sebab-musabab jatuhnya Uni Soviet.

Internasionale Pertama dan Internasionale Kedua

Sejak awalnya, Liga Komunis adalah sebuah organisasi internasional. Tapi pembentukan International Workingman’s Association (IWA = Perhimpunan Kaum Pekerja Internasional [Internasionale Pertama]) pada 1864 merepresentasikan sebuah langkah kualitatif ke depan. Tugas historis dari Internasionale Pertama adalah menegakkan prinsip-prinsip utama, program, strategi, dan taktik Marxisme revolusioner dalam skala dunia. Namun, pada kelahirannya, IWA bukan sebuah Internasionale Marxis, melainkan sebuah organisasi yang amat-sangat heterogen, yang terdiri dari kaum serikat buruh Inggris yang reformis, orang-orang Prancis para pengikut Proudhon, orang-orang Italia pengikut Mazzini, kaum anarkhis, dan lain-lainnya yang serupa dengan itu. Dengan mengombinasikan keteguhan prinsip dengan keluwesan taktik, lambat-laun Marx dan Engels memenangkan mayoritas.

IWA berhasil meletakkan fondasi-fondasi teoritis bagi sebuah Internasionale revolusioner yang sejati. Akan tetapi IWA tidak pernah menjadi sebuah Internasionale massa rakyat-pekerja yang riil. Sesungguhnya IWA merupakan sebuah antisipasi terhadap masa depan. Internasionale Sosialis (Internasionale Kedua), yang diluncurkan pada 1889, dimulai di mana Internasionale Pertama berhenti. Tidak seperti Internasionale Pertama, Internasionale Kedua berawal sebagai sebuah Internasionale massa rakyat-pekerja yang menghimpun dan mengorganisir jutaan kaum pekerja. Internasionale Kedua mempunyai partai-partai massa dan serikat-serikat buruh di Jerman, Prancis, Inggris, Belgia, dsb. Bahkan Internasionale Kedua berdiri, setidaknya dalam kata-katanya, di atas dasar Marxisme revolusioner. Nampaknya masa depan sosialisme dunia bakal terjamin.

Namun Internasionale Kedua terbentuk pada masa ketika kapitalisme sedang menikmati sebuah periode pertumbuhan yang panjang. Ini mendatangkan kemalangan bagi Internasionale Kedua. Ini tertoreh pada mentalitas lapisan kepemimpinan Partai-partai Sosial Demokratik dan serikat-serikat buruh. Periode 1871-1914 adalah periode klasik Sosial Demokrasi. Di atas basis periode panjang pertumbuhan ekonomi, kapitalisme dapat memberikan konsesi-konsesi kepada klas pekerja, atau lebih tepatnya kepada lapisan atas klas pekerja.

Pembentukan sekian banyak kasta pejabat serikat buruh, birokrat Partai, dan kaum pengejar-karir parlementer mengakibatkan proses degenerasi. Dalam proses itu birokrasi semakin menceraikan dirinya dari massa rakyat-pekerja dan anggota-anggota partai. Lambat-laun dan dengan cara yang nyaris tak kentara, tujuan-tujuan revolusioner pupus dari pandangan. Para pemimpin terserap ke dalam rutinitas harian parlementer atau aktivitas serikat buruh. Akhirnya, teori-teori pun diciptakan untuk membenarkan penolakan mereka terhadap prinsip-prinsip revolusioner.

Ini adalah basis material dari degenerasi nasional-reformis yang dialami oleh Internasionale (Sosialis) Kedua. Degenerasi ini terungkap dengan kejam pada 1914, ketika para pemimpin Internasionale Kedua memberikan suara untuk menyetujui perang dan mendukung burjuasi “mereka” dalam Perang Dunia Kedua – yang tak lain merupakan peperangan antar-imperialis.

Internasionale Ketiga

Internasionale Ketiga (Komunis Internasional) berdiri pada tataran yang secara kualitatif lebih tinggi daripada kedua pendahulunya. Seperti IWA pada titik-tinggi perkembangannya, Internasionale Ketiga berdiri demi suatu program yang jelas-jemelas berwatak revolusioner dan internasionalis. Seperti Internasionale Kedua, Internasionale Ketiga mempunyai basis massa jutaan kaum pekerja. Sekali lagi, nampaknya nasib revolusi dunia berada di dalam tangan yang baik.

Di bawah pimpinan Lenin dan Trotsky, Komunis Internasional mempertahankan garis yang tepat. Tapi terisolasinya Revolusi Rusia di dalam kondisi-kondisi material yang sangat buruk serta keterbelakangan budaya membuat Revolusi Rusia mengalami degenerasi birokratik. Faksi birokratik yang dipimpin oleh Stalin mengambilalih kendali, khususnya setelah Lenin meninggal dunia pada 1924.

Leon Trotsky dan Oposisi Kiri berupaya mempertahankan tradisi-tradisi Oktober yang tak bercela dari serangan reaksi Stalinis. Mereka berjuang untuk mempertahankan tradisi-tradisi Leninis tentang demokrasi-pekerja dan internasionalisme proletarian. Tetapi mereka berjuang melawan arus. Kaum pekerja Rusia telah habis-terkuras tenaganya oleh tahun-tahun peperangan, Revolusi, dan Perang Sipil. Di lain pihak, birokrasi makin merasa percaya diri, mendorong kaum pekerja ke pinggir dan mengambilalih Partai.

Dengan sakit Lenin yang terakhir dan kemudian disusul dengan kematiannya, birokrasi di bawah Stalin dan Bukharin mengemudikan kebijakan sayap-kanan: berdamai dengan para Kulak (petani kaya) dan unsur-unsur kapitalis lainnya di Rusia, serta berupaya membangun blok dengan yang disebut-sebut sebagai unsur-unsur borjuis progresif di negeri-negeri kolonial (Chiang Kai-shek di Tiongkok) dan birokrasi Partai Buruh di Barat (Komite Anglo-Soviet). Kebijakan oportunis ini menyebabkan Revolusi Tiongkok mengalami kekalahan berdarah, hilangnya kesempatan di Inggris pada 1926, dan yang lebih penting di Jerman pada 1923.

Dengan kekalahan-kekalahan revolusi internasional, kaum pekerja Soviet kian kecewa dan terdemoralisasi. Sebaliknya, birokrasi dan faksi Stalinis di tubuh Partai memperoleh kekuatan baru dan rasa percaya diri. Setelah kekalahan Oposisi Kiri-nya Trotsky (1927), Stalin yang membakar jari-jarinya dengan kebijakan pro-Kulak pecah dengan Bukharin dan berayun ke posisi ultra-Kiri dengan memaksakan kolektivisasi di Rusia dan pada saat yang sama memaksakan kepada Komintern kebijakan “Periode Ketiga” yang gila.

Trotsky dan para pengikutnya, yakni para Bolshevik-Leninis, dikeluarkan dari Partai Komunis dan Komintern. Kemudian mereka difitnah, dianiaya, dipenjarakan, dan dibunuh. Stalin menarik sebuah garis-darah yang memisahkan birokrasi yang merampas kekuasaan dan mengkhianati Revolusi Oktober dengan kaum Trotskyis yang berjuang untuk mempertahankan ide-ide Bolshevisme-Leninisme yang sejati.

Oposisi Kiri Internasional

Potensi luar biasa dari Internasionale Ketiga telah dihancurkan dengan berkuasanya Stalinisme di Rusia. Degenerasi Stalinis di Uni Soviet merusak para pemimpin yang belum matang dari Partai-partai Komunis di luar negeri. Lenin dan Trotsky bersandar pada revolusi kaum pekerja internasional untuk melindungi masa depan Revolusi Rusia dan Negara Soviet. Tapi Stalin dan para pendukungnya bersikap acuh tak acuh terhadap revolusi dunia. Teori “sosialisme di dalam satu negeri” mengekspresikan cara-pandang birokrasi yang terkungkung dalam batas-batas nasional, yang memandang Revolusi Tiongkok semata-mata sebagai sebuah alat kebijakan luar negeri Moskow.

Hasil yang terburuk adalah yang terjadi di Jerman. Trotsky menyerukan pembentukan front-persatuan para pekerja Komunis dan Sosial-Demokratik untuk berjuang menghadapi bahaya Nazi. Akan tetapi peringatan-peringatan Trotsky kepada anggota-anggota Partai-partai Komunis jatuh ke telinga-telinga yang tuli. Klas pekerja Jerman terbelah di tengah. Kebijakan gila “fasisme sosial” memecahbelah dan melumpuhkan gerakan buruh Jerman yang perkasa, dan memungkinkan Hitler meraih tampuk kekuasaan pada tahun 1933.

Kekalahan klas pekerja Jerman pada tahun 1933, yang berpangkal pada penolakan Partai Komunis untuk menawarkan front-persatuan kepada kaum pekerja Sosial Demokratik, adalah sebuah titik-balik. Trotsky menarik kesimpulan bahwa sebuah Internasionale yang tidak sanggup bereaksi di hadapan kekalahan seperti itu telah mati, dan sebuah internasionale yang baru perlu dibentuk. Sejarah membuktikan bahwa ia benar. Pada tahun 1943, setelah secara sinis digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri Moskow, Komunis Internasional dikuburkan secara memalukan, bahkan tanpa melalui sebuah kongres. Warisan politis dan organisasional Lenin telah mengalami pukulan berat untuk suatu keseluruhan periode historis.

Internasionale Keempat

Dalam kondisi-kondisi yang paling sukar di pengasingan, difitnah oleh para Stalinis dan ditindas oleh GPU, Trotsky berupaya menghimpun kembali kekuatan-kekuatan kecil yang masih tetap setia kepada tradisi-tradisi Bolshevisme dan Revolusi Oktober. Sayangnya, selain kecilnya kekuatan-kekuatan mereka, banyak pengikut Oposisi mengalami kebingungan dan disorientasi. Banyak kesalahan yang dibuat, khususnya kesalahan-kesalahan yang berwatak sektarian. Ini sebagian mencerminkan terisolasinya kaum Trotskyis dari gerakan massa. Sektarianisme ini ada sampai hari ini pada hampir semua kelompok yang mengklaim diri sebagai representasi Trotskyisme tetapi gagal untuk memahami ide-ide paling fundamental yang dibela oleh Trotsky.

Pada tahun 1938 Trotsky meluncurkan Internasionale Keempat berdasarkan sebuah perspektif yang definitif. Tetapi perspektif tersebut difalsifikasi oleh sejarah. Kematian Trotsky di tangan salah seorang pembunuh suruhan Stalin pada 1940 merupakan pukulan yang mematikan bagi gerakan tersebut. Para pemimpin lain dari Internasionale Keempat terbukti sama-sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diajukan sejarah. Mereka hanya mengulangi kata-kata Trotsky tanpa memahami metode Trotsky. Akibatnya mereka membuat kekeliruan-kekeliruan serius yang menyebabkan karamnya Internasionale Keempat. Para pemimpin Internasionale Keempat sama-sekali tidak sanggup memahami situasi baru yang muncul setelah 1945. Perselisihan dan perpecahan dalam gerakan Trotskyis berakar dalam periode tersebut.

Mustahil rasanya untuk memerinci kesalahan-kesalahan para pemimpin Internasionale Keempat di sini. Tapi cukuplah kiranya untuk mengatakan bahwa Mandel, Cannon, dan kawan-kawannya telah kehilangan arah setelah Perang Dunia II dan ini bermuara pada penolakan seutuhnya terhadap Marxisme sejati. Apa yang dinamakan Internasionale Keempat, setelah kematian Trotsky merosot menjadi sebuah sekte yang secara organis burjuis-kecil. Sekte ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ide-ide pendirinya atau dengan tendensi Bolshevisme-Leninisme yang sejati. Secara khusus, sikap sektarian sekte-sekte pseudo-Trotskyis terhadap Revolusi Bolivarian merupakan suatu contoh yang vulgar tentang hal ini.

Internasionale Kedua dan Internasionale Ketiga merosot menjadi organisasi-organisasi reformis. Tapi setidaknya mereka mempunyai massa rakyat-pekerja. Trotsky, dalam pengasingan, tidak mempunyai organisasi massa, namun ia mempunyai program dan kebijakan yang tepat serta sebuah panji yang bersih. Ia dihormati oleh kaum pekerja di seluruh dunia dan ide-idenya disimak. Sekarang yang namanya Internasionale Keempat tidak lagi ada sebagai sebuah organisasi. Mereka yang berbicara atas nama Internasionalae Keempat (dan ada beberapa orang di antara mereka) tidak mempunyai massa, ide-ide yang tepat, dan sebuah panji yang bersih. Atas dasar ini, semua perbincangan untuk membangkitkan kembali Internasionale IV secara mutlak tidak ada lagi.

Gerakan Telah Terlempar ke Belakang

Lenin selalu jujur. Semboyannya: Selalu katakan apa yang sebenarnya. Kadang-kadang kebenaran tidak mengenakkan. Tapi kita perlu selalu menyatakan kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa, karena kombinasi dari kondisi-kondisi, baik yang obyektif maupun subyektif, gerakan revolusioner telah terlempar ke belakang, dan kekuatan-kekuatan Marxisme yang sejati telah tereduksi menjadi minoritas kecil. Itulah kebenarannya. Siapapun yang menyangkalinya hanya menipu dirinya sendiri dan orang lain.

Dekade-dekade pertumbuhan ekonomi di negeri-negeri kapitalis maju telah menyebabkan organisasi-organisasi massa klas pekerja mengalami kemerosotan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini telah mengisolasi kekuatan revolusioner, yang di mana-mana telah tereduksi menjadi minoritas kecil. Jatuhnya Uni Soviet mempunyai andil dalam menyebarkan kebingungan dan disorientasi dalam gerakan, dan memasang segel terakhir pada degenerasi para eks pemimpin Stalinis. Banyak di antara mereka telah beralih ke kubu reaksi kapitalis.

Banyak orang telah menarik kesimpulan-kesimpulan yang pesimis dari kenyataan ini. Kepada orang-orang tersebut kita mengatakan: bukan untuk pertama kalinya kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini, dan kita sama sekali tidak merasa takut karena kesulitan-kesulitan ini. Kita tetap mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap ketepatan Marxisme, terhadap potensi revolusioner klas pekerja, dan terhadap kemenangan final sosialisme. Krisis masa kini mengekspos peran reaksioner dari kapitalisme, dan menempatkan pada urutan hari kebangkitan sosialisme internasional. Kekuatan-kekuatan rakyat mulai berhimpun kembali secara internasional. Yang dibutuhkan adalah memberikan kepada penghimpunan-kembali tersebut suatu ekspresi yang terorganisir dan sebuah program, perspektif, dan kebijakan yang jelas.

Tugas yang kita hadapi kira-kira serupa dengan yang dihadapi oleh Marx dan Engels pada saat mendirikan Internasionale Pertama. Sebagaimana telah kita jelaskan di atas, organisasi tersebut tidak homogen, melainkan tersusun dari banyak tendensi yang berbeda. Tapi, Marx dan Engels tidak terhalang oleh hal ini. Mereka turut-serta dalam gerakan umum demi sebuah Internasionale klas pekerja, serta bekerja dengan sabar untuk memperlengkapinya dengan sebuah ideologi dan program yang ilmiah.

Apa yang memisahkan International Marxist Tendency (IMT) dari semua tendensi yang mengklaim diri sebagai Trotskyis adalah, di satu sisi sikap kita yang serius dan seksama dalam hal teori, dan di sisi lain pendekatan kita terhadap organisasi-organisasi massa. Berbeda dengan semua kelompok lain, kita mengambil sebagai titik-berangkat kita fakta bahwa ketika kaum pekerja bergerak untuk beraksi, mereka tidak akan pergi ke sebuah kelompok kecil di pinggiran gerakan buruh. Dalam dokumen-pendirian gerakan kita Marx dan Engels menjelaskan:

“Bagaimanakah hubungan antara kaum Komunis dengan kaum proletar umumnya ?

“Kaum Komunis tidak mendirikan satu partai terpisah yang bertentangan dengan partai-partai kelas buruh lainnya.

“Mereka tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dan terpisah dari kepentingan-kepentingan proletariat sebagai keseluruhan.

“Mereka tidak mengadakan prinsip-prinsip sendiri yang sektarian, yang hendak dijadikan pola bagi gerakan proletar.

“Kaum Komunis dibandingkan dengan partai-partai kelas buruh lainnya berbeda hanyalah karena hal ini: 1. Di dalam perjuangan nasional dari kaum proletar di berbagai negeri, mereka menunjukkan serta mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama dari seluruh proletariat, terlepas dari segala kewarganegaraan. 2. Pada berbagai tingkat perkembangan yang harus dilalui oleh perjuangan kelas buruh melawan borjuasi, mereka senantiasa dan di mana saja mewakili kepentingan-kepentingan gerakan itu sebagai keseluruhan.

“Oleh sebab itu kaum Komunis, pada satu pihak, pada prakteknya adalah bagian yang paling maju dan teguh hati dari partai-partai kelas buruh di setiap negeri, bagian yang mendorong maju semua bagian lain-lainnya; pada pihak lain, secara teori mereka mempunyai kelebihan atas massa proletariat yang besar itu dalam pengertian tentang garis pergerakan, syarat-syarat, dan hasil-hasil umum terakhir dari gerakan proletar.” (Marx dan Engels,Manifesto Komunis, “Kaum Proletar dan Kaum Komunis”).

Kesimpulan apa yang kita tarik dari hal ini? Hanya ini: kaum Marxis yang sejati tidak boleh memisahkan diri mereka dari organisasi-organisasi massa. Dilema zaman kita adalah bahwa para pemimpin Sosial-Demokratik dari gerakan kaum pekerja telah menyerah kepada kebijakan-kebijakan borjuis yang mencekik aspirasi-aspirasi kaum pekerja, tetapi masih tetap memiliki dukungan massa di banyak negeri. Sangatlah mudah untuk menyatakan bahwa kepemimpinan resmi telah bangkrut. Akan tetapi, tugas kita adalah membangun sebuah alternatif.

Internasionale tidak dapat dibangun dengan sekadar memproklamirkannya. Internasionale hanya dapat dibangun di atas basis peristiwa-peristiwa, sebagaimana Komunis Internasionale didirikan di atas dasar pengalaman massa dalam periode topan-badai 1914-1920. Peristiwa-peristiwa, peristiwa-peristiwa, dan peristiwa-peristiwa adalah apa yang mutlak-perlu untuk mendidik massa dalam keharusan sebuah transformasi revolusioner masyarakat. Tetapi selain peristiwa-peristiwa, kita perlu menciptakan sebuah organisasi dengan ide-ide yang jelas dan akar-akar yang solid dalam massa rakyat-pekerja dalam skala dunia.

Bagaimana Mempertahankan Revolusi Venezuelan

Dalam pidato Caracas-nya, Hugo Chavez menunjukkan bahwa semua Internasionale sebelumnya berasal-muasal dan berbasis di Eropa, yang mencerminkan pertempuran-pertempuran klas di sana pada waktu itu. Tapi sekarang, katanya, episentrum revolusi dunia adalah Amerika Latin, dan khususnya di Venezuela. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, setidaknya untuk saat ini, bahwa revolusi di Amerika Latin telah bergerak lebih jauh daripada di manapun di dunia. IMT menjelaskan perspektif ini sepuluh tahun yang lalu. Perspektif ini telah sangat-sangat dikonfirmasi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian.

Dalam menyatakan fakta yang tidak dapat disangkal ini, Chavez sama sekali tidak menyangkali keberadaan sebuah potensi revolusioner di bagian dunia lainnya, termasuk Eropa dan Amerika Utara. Sebaliknya, ia telah berkali-kali mengajak kaum pekerja dan kaum muda di negeri-negeri tersebut untuk turut-serta dalam gerakan untuk memperjuangkan revolusi sosialis. Ia telah mengajak secara langsung kaum pekerja, kaum miskin, dan kaum Afro-Amerika di AS untuk mendukung Revolusi Venezuela. Ini tidak ada sangkut-pautnya dengan demagogi reaksioner tentang “Dunia Ketiga-isme” (“Third Worldism”) yang berupaya mempertentangkan “Amerika Latin” dengan para “gringo”. Ini adalah suara Internasionalisme sejati, yang lama sebelumnya telah meluncurkan slogan yang inspirasional: “kaum buruh sedunia, bersatulah!”

Imperialisme bertekad untuk mengakhiri proses revolusioner yang sedang terjadi di Amerika Latin. Venezuela adalah pelopor yang tak dapat diragukan dari proses ini, dan kebijakan-kebijakan internasionalis Chávez serta seruannya yang berkesinambungan demi sebuah revolusi dunia adalah mercusuar bagi semua kekuatan anti-imperialis di seluruh dunia. Revolusi Venezuela merepresentasikan sebuah bahaya maut bagi klas-klas penguasa di seluruh Amerika. Ini menjelaskan mengapa Imperialisme AS telah mengambil langkah-langkah baru untuk mengontrol situasi ini: memasang tujuh basis militer di Kolombia, kudeta di Honduras, dan yang tidak kalah pentingnya persetujuan untuk mendirikan sebuah basis militer baru di Panama, yang secara efektif akan mengepung Venezuela dengan kehadiran Militer AS.

Bagi Revolusi Venezuela, internasionalisme bukanlah sebuah pertimbangan sekunder, tetapi soal hidup dan mati. Dalam analisa terakhir, jalan satu-satunya untuk melumpuhkan tangan Imperialisme AS adalah dengan membangun sebuah gerakan massa yang perkasa pada skala dunia guna mempertahankan Revolusi. Adalah penting untuk membangun gerakan ini di Amerika Latin. Tetapi adalah ribuan kali lebih penting untuk membangunnya di sebelah utara Rio Grande. Itulah sebabnya mengapa IMT telah melancarkan dan secara konsisten mendukung kampanye internasional Hands Off Venezuela (HOV). Kampanye HOV memiliki catatan yang membanggakan dalam memobilisasi opini-publik dunia untuk mendukung Revolusi Venezuela. Berkat HOV, kita telah memastikan lulusnya sebuah resolusi bersuara bulat dari serikat-serikat buruh Inggris untuk membela Revolusi Venezuela, rapat massa yang dihadiri oleh lima ribu orang muda dan kaum serikat buruh di Wina untuk mendengar Presiden Chavez berbicara, dan lain-lainnya.

Dari awal-permulaan yang kecil sekarang HOV telah hadir di lebih dari 40 negeri. Ini merupakan prestasi yang besar. Tapi ini baru merupakan awal. Apa yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah kampanye solidaritas. Apa yang dibutuhkan adalah sebuah Internasionale yang revolusioner untuk menghadapi imperialisme dan kapitalisme, demi sosialisme dan pembelaan terhadap Revolusi Venezuela. Apa yang dibutuhkan adalah sebuah Internasionale revolusioner sedunia yang sejati.

Reformisme atau Revolusi?

Persetujuan Caracas (El Compromiso de Caracas) didasarkan pada ide tentang sebuah perjuangan sedunia melawan imperialisme dan kapitalisme, serta demi sosialisme. Itu merupakan sebuah basis yang memadai untuk menyatukan semua seksi yang paling militan dari gerakan buruh internasional. Tetapi kami mencatat bahwa pengajuan ini telah menuai tanggapan yang berbeda-beda, bahkan di kalangan beberapa pemimpin yang hadir dalam Kongres PSUV. Kaum reformis dan Sosial-Demokrat tidak menyukai penegasan Presiden bahwa Internasionale Kelima tidak boleh sekadar anti-imperialis tapi juga anti-kapitalis dan berwatak sosialis. Ini menbuat cemas beberapa pihak. Beberapa perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Partai-partai Kiri menentang seruan ini dengan berargumen bahwa kita telah memiliki “Forum Sao Paulo”, dan bahwa sebuah internasionale tidak perlu secara terbuka anti-kapitalis.

Rapat-rapat “Forum Sao Paulo” berulangkali mengekspos keterbatasan-keterbatasan pertemuan-pertemuan seperti itu. Rapat-rapat itu telah menjadi sesuatu yang tak lebih dari sebuah forum pidato: suatu tempat di mana semua jenis reformis dapat berkumpul untuk mengeluh tentang ketidakadilan-ketidakadilan kapitalisme tetapi tidak pernah menawarkan perspektif revolusioner dan tidak berdiri untuk sosialisme. Alih-alih, mereka menganjurkan metode reformis tentang reforma-reforma parsial, yang tidak mengubah apapun yang substansial. Itulah sebabnya organ-organ imperialisme internasional, seperti Bank Dunia, melihat dengan senang kepada perkumpulan sejenis ini, serta secara aktif mendukung dan mendanai LSM-LSM sebagai sarana untukmengalihkan perhatian dari perjuangan revolusioner untuk mengubah masyarakat.

Organisasi-organisasi seperti “Forum Sao Paulo” dan Forum Sosial Dunia tidak membawa perjuangan sedunia melawan kapitalisme satu langkah ke depan. Itulah sebabnya Chavez mengajukan pembentukan Internasionale Kelima, yang merupakan perpecahan yang radikal dengan gerakan-gerakan seperti itu. Dalam pidatonya Chavez mengatakan bahwa ancaman yang riil terhadap masa depan umat manusia adalah kapitalisme itu sendiri. Merujuk pada krisis sistem kapitalis dunia, ia mengutuk upaya pemerintah-pemerintah Barat untuk menyelamatkan sistem dengan kucuran dana bailout yang besar-besaran. Tugas kita, katanya, bukan untuk menyelamatkan kapitalisme, tetapi untuk membinasakannya.

Chavez berkata bahwa ajakan ini ditujukan kepada partai-partai, organisasi-organisasi, maupun aliran-aliran Kiri. Ajakan itu telah membuka perdebatan massal di Venezuela, juga perdebatan di dalam banyak partai dan organisasi sayap kiri di seluruh Amerika Latin dan di luarnya. Tidaklah aneh kalau ajakan itu telah menyebabkan perpecahan – tapi perpecahan-perpecahan tersebut sebenarnya telah ada sejak semula. Ada perpecahan yang selalu ada di dalam gerakan: perpecahan di antara mereka yang sekadar ingin memperkenalkan beberapa reforma guna mempercantik kapitalisme, dan mereka yang ingin melenyapkan kapitalisme, baik akar maupun cabangnya.

Di El Salvador misalnya, Presiden Funes, yang secara forml merupakan anggota FMLN, telah menentang Internasionale Kelima dan mengatakan bahwa ia tidak punya urusan dengan sosialisme. Tapi FMLN sendiri secara resmi telah menyatakan dukungan kepada Internasionale Kelima. Di Meksiko ide ini telah disambut oleh seksi-seksi PRD dan organisasi-organisasi massa lainnya. Di Eropa ini pasti akan didiskusikan dalam Partai-partai Komunis dan Partai-partai eks-Komunis, pula di kalangan Kiri pada umumnya. Cepat atau lambat setiap tendensi pasti akan mengambil posisi terhadap hal ini.

Sikap Apa yang Harus Diambil Kaum Marxis?

Posisi apa yang harus diambil kaum Marxis? Sebagai Marxis kita tanpa syarat mendukung berdirinya organisasi internasional massa klas pekerja. Saat ini belum ada lagi Internasionale massa. Internasionale Keempat telah dibinasakan oleh kesalahan-kesalahan para pemimpinnya setelah pembunuhan terhadap Trotsky, dan akibatnya Internasionale tersebut hanya hidup di dalam ide-ide, metode-metode, dan program yang dipertahankan oleh IMT. IMT membela dan mempertahankan ide-ide Marxisme di dalam organisasi-organisasi massa klas pekerja di semua negeri. Di dalam organisasi-organisasi inilah diskusi mengenai proposal Internasionale Kelima harus dipromosikan dengan urgensi.

Adalah terlalu awal untuk mengatakan bahwa usulan tentang Internasionale Kelima secara aktual akan bermuara pada pembentukan sebuah Internasionale yang sejati. Itu bergantung pada banyak hal. Akan tetapi jelas bahwa kenyataan usulan tersebut datang dari Venezuela dan Presiden Chavez, itu berarti bahwa usulan tersebut akan mendapatkan gema di antara banyak orang di Amerika Latin untuk memulainya. Usulan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran kaum pekerja dan kaum muda tentang bagaimana seharusnya program sebuah Internasionale serta tentang sejarah, alasan kemunculan, dan kejatuhan Internasionale-Internasionale sebelumnya.

Ini adalah perdebatan yang di dalamnya kaum Marxis berkewajiban untuk berpartisipasi secara aktif. IMT, yang telah diakui secara luas atas perannya dalam membangun solidaritas dengan Revolusi Venezuela dan menyediakan analisa Marxis terhadap revolusi tersebut, harus mengambil posisi yang jelas. Dan kita telah mengambil sebuah posisi. Dalam sebuah rapat Komite Eksekutif Internasional pada pekan pertama Maret, yang dihadiri oleh lebih dari 40 kamerad yang mewakili lebih dari 30 negeri yang berbeda di Asia, Eropa, dan Amerika (termasuk Kanada dan AS), IMT memberikan suara bulat untuk mendukung partisipasi dalam membangun Internasionale Kelima.

Kami mendeklarasikan dukungan penuh kami untuk mendirikan sebuah Internasionale revolusioner yang berbasis massa, dan akan membuat proposal-proposal yang jelas tentang apa yang kami pikir bagaimana seharusnya program dan ide-ide Internasionale yang baru itu. Kami tidak berusaha memaksakan pandangan-pandangan kami kepada siapapun. Internasionale ini, dan bagian-bagian yang menjadi komponennya, akan menggarap posisi-posisi politisnya dalam satu periode, melalui sebuah debat yang demokratik dan juga di atas dasar pengalaman bersama.

Untuk sebuah front-persatuan anti-imperialis dan anti-kapitalis sedunia!

Untuk revolusi sosialis internasional!

Untuk sebuah program Marxis!

Hidup Internasionale Kelima!

Kaum buruh sedunia, bersatulah!

Diterjemahkan oleh Pandu Jakasurya dari “For the Fifth International”, International Marxist Tendency, 17 Maret 2010.